Tindak pidana kejahatan tidak memakai timbangan

736K/PID/1988

Kaidah Hukum: Dalam amar putusan cukup disebutkan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan mempunyai, menaruh, memamer-kan, memakai, dan menyediakan untuk dipakai alat ukur, takaran, timbangan atau alat perlengkapan yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau setidak-tidaknya disertai dengan keterangan pengesahan yang berlaku. Adapun pasal-pasal dari UU yang dilanggar tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan.

You need to login to view the rest of the content. Please . Not a Member? Join Us

Pencurian Bersama-sama

693K/PID/1986

KAIDAH HUKUM: Dalam dakwaan pencurian dengan pemberatan (gekwalificeerde diefstal), dengan sendirinya pencurian-pencurian yang lebih ringan termasuk di dalamnya, i.c. Pasal 363 (1) ke-4 KUHP.

You need to login to view the rest of the content. Please . Not a Member? Join Us

Wewenang Judex Facti

1953K/PID/1988

KAIDAH HUKUM: Berat ringannya pidana adalah wewenang judex facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila judex facti menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum yang ditentukan UU atau pidana yang dijatuhkan tanpa pertimbangan yang cukup.

You need to login to view the rest of the content. Please . Not a Member? Join Us

Tindak Pidana Kekerasan dan Pengrusakan Secara Bersama-Sama dan Terencana

1804K/PID/1988

KAIDAH HUKUM: Dalam ilmu hukum pidana, “menyuruh-lakukan” mengandung arti bahwa si pelaku langsung tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Tetapi dalam perkara ini keadaannya tidak demikian; dengan melihat bukti-bukti perbuatan Terdakwa, jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah suatu perbuatan yang langsung dilakukan oleh Terdakwa. Jadi, Terdakwa adalah pelaku langsung, bukan menyuruh lakukan seperti pendapat judex facti.

You need to login to view the rest of the content. Please . Not a Member? Join Us

Identitas Terdakwa dalam Kasus Narkotika dan Penganiayaan

169K/PID/1988

KAIDAH HUKUM: Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum sebab tidak mencantumkan dengan lengkap dalam amar putusannya identitas Terdakwa dan status tahanan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada pasal 197 ayat 1 sub B dan sub K KUHAP. Oleh karena itu, sesuai dengan pasal 197 (2) KUHAP, putusan Pengadilan Tinggi tersebut harus dinyatakan batal  demi  hukum.

You need to login to view the rest of the content. Please . Not a Member? Join Us

Pemeriksaan di persidangan kasus pidana narkotika

1690K/PID/1987

KAIDAH HUKUM: Putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap Terdakwa harus dibatalkan karena berdasarkan pasal 27 KUHAP, Pengadilan Tinggi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk  paling  lama 30  (tiga  puluh)  hari.

You need to login to view the rest of the content. Please . Not a Member? Join Us

Pembunuhan, Kesengajaan untuk Menghilangkan Nyawa Orang Lain

1295K/PID/1985

KAIDAH HUKUM: Mahkamah Agung tidak menyetujui pertimbangan judex facti bahwa unsur niat/kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain harus terbukti dengan beberapa tusukan, karena bagi seorang yang ahli, satu tusukan yang tepat sudah cukup mematikan. Bahwa korban tidak meninggal seketika, itu tidak berarti bahwa Terdakwa tidak punya niat/kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan tempat yang dilukai alat itu pada badan korban. Dalam perkara ini, alatnya adalah pisau dapur, yang umum diketahui sebagai alat yang dapat menimbulkan kematian. Sedangkan tempat pada badan korban adalah dada sebelah kiri sehingga tusukan dengan pisau dapur tersebut menimbulkan saluran luka. Dengan demikian, Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan.

You need to login to view the rest of the content. Please . Not a Member? Join Us

Penghinaan & Pencemaran Nama Baik

1205K/PID/1985

KAIDAH HUKUM: Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana termaksud dalam pasal 310 (2) KUHP, karena kata-kata yang Terdakwa tulis dalam surat kontramemori banding ditujukan kepada Pengadilan Tinggi Agama, tanpa maksud untuk diketahui oleh umum.

You need to login to view the rest of the content. Please . Not a Member? Join Us