Database Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan Peradilan di Bawahnya
NOMOR: 09K/AG/1994
KAIDAH HUKUM: Putusan PA yang dikuatkan PTA dapat dibatalkan apabila telah menyimpang jauh dari petitum atau apa yang dituntut oleh Termohon-kasasi/Pemohon, yaitu telah melebihi apa yang dimohonkan. Dalam kasus ini, hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak, antara Pemohon dan Termohon, telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon.
NOMOR: 266K/AG/1993
KAIDAH HUKUM: Isi pasal 19 f PP 9/1975 telah terpenuhi dan alasan perceraian telah terbukti, apabila judex facti telah yakin bahwa perkawinan yang bersangkutan telah pecah; dengan demikian, apabila judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian menurut pasal 19 f PP 9/1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah.
NOMOR: 01K/AG/1992
KAIDAH HUKUM: Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum dengan mempertimbangkan bahwa percekcokan sebenarnya terjadi antara Pemohon-kasasi/ Penggugat-asal dan orangtuanya mengenai mobil, sedang hal ini tidak ada kaitannya dengan sengketa yang nyata-nyata diajukan.
NOMOR: 124K/AG/1991
TANGGAL PUTUSAN: 23 JANUARI 1993
KAIDAH HUKUM: Pengadilan Tinggi Agama salah menerapkan hukum karena tidak memberikan pertimbangan yang tepat dalam hal membatalkan putusan Pengadilan Agama: bahwa Pemohon-kasasi/Penggugat-asal ternyata berkediaman di Klaten, apalagi hal menyangkut kewenangan relatif dari pengadilan harus diajukan dalam eksepsi oleh Termohon-kasasi/Tergugat-asal pada sidang pertama.
NOMOR: 25K/AG/1984
KAIDAH HUKUM: Amar ketiga dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama, yang memerintahkan agar Pengadilan Agama membuka sidang untuk menyaksikan ikrar talak Pembanding setelah mendapat izin dari pejabat atasan Pembanding dan pendapat BP4 serta keluarga terdekat, tidak dapat dibenarkan.
NOMOR: 32K/AG/1981
KAIDAH HUKUM: Talak yang diikrarkan oleh hakamain merupakan prosedur syiqoq, yang dengan berlakunya UU Perkawinan harus dianggap bahwa talak dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Agama cabang Surabaya, karena Pengadilan Tinggi Agama tersebut telah menyetujui ikrar hakam tersebut
NOMOR: 50K/AG/1980
KAIDAH HUKUM: Karena ternyata pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri tersebut belum didengar (pasal 22 ayat 2 PP 9/1975), maka Mahkamah Syariah harus diperintahkan untuk membuka kembali persidangan dengan memanggil kedua belah pihak serta orang yang dekat dengan suami-istri untuk memberikan pendapat tentang percekcokan dan ada tidaknya kemungkinan untuk meneruskan hidup berkeluarga lagi.