MA Batalkan Permenpan 35/2018

gedung Mahkamah Agung

Mahkamah Agung (MA) membatalkan Peraturan Menteri (Permen) Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Nomor 35 Tahun 2018, sehingga jaksa yang ada di KPK tidak wajib lagi jadi ASN.

“Permohonan HUM [hak uji materiil] yang diajukan oleh Lie Putra Setiawan (jaksa yang bertugas di KPK) dikabulkan,” kata juru bicara … Baca terus ...

MA Peringati Hari Lahir Pancasila secara Virtual

Hari Lahir Pancasila

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dr. H. Muhammad Syarifuddin, SH., MH. menghadiri upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila secara virtual pada Senin, 1 Juni 2020 di ruang Command Centre Mahkamah Agung. Pada upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo dari Istana Bogor ini, Ketua Mahkamah Agung didampingi oleh Wakil Ketua … Baca terus ...

Kasus Pembatalan Perkawinan

NOMOR: 526K/AG/2012

Kaidah Hukum
1. Eksepsi tentang ketidakcermatan gugatan yang mencantumkan tanggal perkawinan adalah tanggal 24 Maret 2001 yang sejatinya perkawinan dilakukan pada tanggal 11 Maret 2001 adalah merupakan kekeliruan pengetikan yang tidak dapat dijadikan dasar eksepsi. Kaidah hukum ini menunjukkan hakim tidak formalistik. Bahkan Pasal 119 HIR dan Pasal 143 RBg memberikan kewenangan kepada ketua pengadilan untuk memberikan penjelasan/nasihat kepada penggugat mengenai cara mengajukan gugatan yang benar.
2. Kedua, tentang daluwarsa pengadilan berpendapat bahwa gugatan pembatalan alasan perkawinan di bawah ancaman atau waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri yang diatur dalam Pasal 27 UU Perkawinan. Kaidah hukum tersebut menunjukkan hakim berpikir formalistik menyuarakan teks undang- undang. UU Perkawinan sendiri menganut asas “vernieteg” dalam kasus pembatalan perkawinan dan tidak menganut asas “nieteg” artinya perkawinan hanya “dapat” dibatalkan bukan batal demi hukum dalam artian tidak semua perkawinan harus dibatalkan melainkan dalam hal- hal tertentu atas asas manfaat dan keadilan tidak harus senantiasa di- batalkan walaupun perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat perkawinan.

1.   PENDAHULUAN

You need to login to view the rest of the content. Please . Not a Member? Join Us

Komisi Yudisial Tunda Seleksi Calon Hakim Agung

Komisi Yudisial menunda proses seleksi calon hakim agung dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung yang diperkirakan hingga enam bulan ke depan karena wabah Covid-19.

“Setelah melakukan koordinasi informal antara Komisi Yudisial dan DPR serta Mahkamah Agung, ada kesepakatan dimungkinkan melakukan penundaan proses seleksi selama enam bulan ke depan,” ujar … Baca terus ...

Terima Kasih Prof. Dr. M. Hatta Ali

Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH., Ketua Mahkamah Agung ke-13 telah memasuki masa pensiun pada 30 April 2020 lalu. Pria asal Pare Pare ini memimpin Mahkamah Agung dalam dua periode, yaitu periode 2012-2016 dan periode 2016-2020.

Di bawah kepemimpinannya, Mahkamah Agung telah berhasil dalam banyak hal, dan yang paling … Baca terus ...

Barang Rampasan dan Barang Eksekusi

NOMOR: 63PK/TUN/2018

TINDAKAN JAKSA PENUNTUT UMUM SELAKU KETUA SATGASSUS BARANG RAMPASAN DAN BARANG EKSEKUSI YANG MELAKUKAN PENYELESAIAN PERKARA SECARA DAMAI SETELAH MENDAPAT PERSETUJUAN DARI JAKSA AGUNG TIDAK DAPAT DIKENAI SANKSI BERUPA HUKUMAN DISIPLIN

You need to login to view the rest of the content. Please . Not a Member? Join Us