Database Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan Peradilan di Bawahnya
1130K/PID/1985
KAIDAH HUKUM: Apabila Terdakwa tidak mengetahui/menduga/menyangka barang- barang tersebut berasal dari kejahatan, karena itu adalah salah satu unsur dari pasal 480 KUHP tidak dapat dibuktikan, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dan bukan dilepas dari tuntutan hukum.
1036K/PID/1989
KAIDAH HUKUM: Karena sejak semula Terdakwa telah dengan sadar mengetahui bahwa cek-cek yang diberikan kepada saksi korban tidak ada dananya atau dikenal sebagai cek kosong, tuduhan penipuan harus dianggap terbukti.
818K/PID/1984
KAIDAH HUKUM: Tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa adalah pelanggaran pasal 310 KUHP, tetapi perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa adalah pasal 315 KUHP. Kendati demikian, mengingat bahwa tindak pidana menurut pasal 315 KUHP tersebut adalah tindak pidana yang sejenis – cuma lebih ringan ancaman hukumannya – Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum karena melanggar pasal 315 KUHP, sehingga kualifikasi putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri perlu diperbaiki.
Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Dr. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H, menjadi narasumber pada acara Diskusi Publik “Refleksi Praktik Pengadilan HAM di Indonesia” berlangsung secara daring pada Rabu, 31 Maret 2021 di ruang Command Center lantai 2 Mahkamah Agung.… Baca terus ...
628K/PID/1984
KAIDAH HUKUM: Pengadilan Tinggi, sebelum memutus pokok perkara, seharusnya menunggu dulu sampai putusan Pengadilan yang akan menentukan status pemilikan tanah dan rumah tersebut mempunyai kekuatan pasti.
606K/PID/1984
KAIDAH HUKUM: Judex facti salah menerapkan hukum karena dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa bersifat kumulatif. Isi dakwaan ternyata bersifat alternatif, meskipun yang tertulis adalah Kesatu dan Kedua, karena kejahatan yang didakwakan adalah sama. Karena dakwaan primer sudah dinyatakan terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi.
592K/PID/1984
KAIDAH HUKUM: Tidak terbukti adanya unsur “dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum” dalam perbuatan pencurian yang didakwakan kepada Terdakwa; demikian pula, tidak terbukti adanya unsur “melawan hukum” dalam perbuatan tidak menyenangkan yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena itu, Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan-dakwaan.