Database Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan Peradilan di Bawahnya
Situasi pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak Maret silam menghambat segala sektor dalam melakukan kegiatan. Dampak berkepanjangan pandemi ini tidak ayal mempengaharui segala arah kebijakan institusi, tidak terkecuali bidang pendidikan dan pelatihan Mahkamah Agung. Namun, determinasi dan keikhlasan dalam menjalankan tugas yang diiringi kesiapan untuk terus beradaptasi dengan pemanfaatan teknologi … Baca terus ...
NOMOR: 103K/KR/1975
KAIDAH HUKUM: Buat seorang petani, arit, cangkul dan parang adalah alat pekerjaan sehari-hari, yang tidak dapat dianggap termasuk senjata tajam yang dimaksudkan oleh pasal 2 (1) UU Drt. 12/1951.
NOMOR: 71K/KR/1975
KAIDAH HUKUM: Pengadilan Tinggi telah keliru menerapkan pasal 362 KUHP dengan mempertimbangkan bahwa “timbul keragu- raguan siapa pemiliknya dengan tidak diputus soal perdatanya”, karena pasal 362 KUHP mencantumkan juga unsur “atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”, sedang dalam perkara ini barang-barang yang bersangkutan terbukti adalah warisan bersama dari Terdakwa dan saksi Salahuddin.
Ketua Mahkamah Agung RI Muhammad Syarifuddin menyatakan lembaganya telah memutus sebanyak 22.550 perkara sepanjang 2020.
MA menyisakan 199 perkara sampai dengan 30 Desember 2020.
“Jumlah sisa perkara sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 tercatat sebanyak 199 perkara, jumlah tersebut masih bisa berubah karena sampai dengan saat ini masih ada yang … Baca terus ...
NOMOR: 69K/KR/1975
KAIDAH HUKUM: Karena dalam keputusan Pengadilan Tinggi tidak dimuat alasan-alasan dan dasar putusan sebagai yang diharuskan oleh pasal 23 UU 14/1970, Mahkamah Agung membatalkan keputusan tersebut dan mengadili sendiri perkara ini.
NOMOR: 54K/KR/1975
KAIDAH HUKUM:
1. Keberatan yang diajukan Pemohon-kasasi bahwa ketidakhati-hatian saksi I sangat relevan atas terjadinya kecelakaan ini; tidak dapat diterima karena kesalahan pihak lain tidak berarti menghilangkan kesalahan Terdakwa.
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) mengabulkan permohonan pengusaha Tommy Sumardi, terdakwa perantara suap Djoko Soegiarto Tjandra (Djoko Tjandra), untuk menjadi justice collaborator (JC). Tommy divonis bersalah karena menjadi perantara suap untuk dua jenderal polisi terkait pengurusan red notice Djoko.… Baca terus ...
NOMOR: 97K/KR/1974
KAIDAH HUKUM:
1. Perubahan pendapat tim ahli yang digunakan oleh Hakim sebagai salah satu sumber putusannya tidak merupakan perubahan perundang-undangan sebagaimana dimaksud oleh pasal 1 ayat 2 KUHP.
NOMOR: 87K/KR/1974
KAIDAH HUKUM: Pasal 323 KUHP itu dapat berlaku bagi mereka yang bekerja dalam suatu perusahaan tidak berdasar atas suatu persetujuan; pasal tersebut meliputi kewajiban untuk menyimpan rahasia yang tidak dipandang sebagai pelaksanaan persetujuan yang bersangkutan; penguruslah yang dapat menentukan, hal-hal khusus manakah yang tidak diberitahukan dan dipandang sebagai rahasia yang harus disimpan.