Database Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan Peradilan di Bawahnya
346K/SIP/1982
KAIDAH HUKUM: Seharusnya Pengadilan Tinggi, setelah mempertimbangkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa perkara ini, memerintahkan Pengadilan Negeri untuk mengadili dan memutus sekali lagi perkaranya. (i.c. Pengadilan Tinggi langsung memutus sendiri pokok perkara).
Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Dr. Andi Samsan Nganro, SH., MH menutup pelatihan sertifikasi Hakim Lingkungan angkatan XIII secara virtual, pada hari Jum’at, 9/7/2021, bertempat di Command Center Mahkamah Agung.… Baca terus ...
286K/SIP/1982
KAIDAH HUKUM: Hukum adat Bali membenarkan penyerahan diri dengan harta miliknya; penyerahan diri Terlawan I kepada Terlawan II telah diumumkan di Banjar dan telah dilakukan menurut adat setempat, maka adalah sah.
253PK/PERD/1982
KAIDAH HUKUM: Alasan yang dikemukakan pemohon tidak termasuk dalam salah satu alasan untuk mengadakan peninjauan kembali (PK) seperti tersebut dalam pasal 2 Per-MA 1/1982, maka tidak dapat dibenarkan. Permohonan PK ditolak.
1326K/SIP/1982
KAIDAH HUKUM: Jika atas barang yang disita dalam suatu perkara benar ada conservatoir beslag dalam perkara lain yang belum mempunyai kekuatan tetap, maka dapat dimohonkan penyitaan penyesuaian/ vergelijkend beslag oleh pihak yang bersangkutan.
126K/SIP/1982
KAIDAH HUKUM: Putusan Pengadilan Tinggi tidak bertentangan dengan hukum/ atau UU karena Tergugat telah ingkar janji, Tergugat dihukum membayar ganti rugi sebesar 2% sebulan dari sisa utang sebesar Rp850.000, (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dihitung sejak tanggal 10-9-1979 sampai sisa utang tersebut dibayar lunas.
1149K/SIP/1982
KAIDAH HUKUM: Terhadap suatu perkara, dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung, berlaku asas ne bis in idem, mengingat sasaran kedua perkara itu pada hakikatnya adalah sama, yaitu pernyataan tidak sah jual-beli tanah; pihak-pihak pokoknya juga sama.
1036K/SIP/1982
KAIDAH HUKUM: Putusan Pengadilan Tinggi tidak bertentangan dengan hukum karena Penggugat tidak berhasil membuktikan alasan gugatan perceraiannya sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 19 PP 9/1975; gugatan harus ditolak. kasasi sebagai Penggugat-asli telah menggugat sekarang Tergugat dalam kasasi sebagai Tergugat-asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Gianyar pada pokoknya atas dalil-dalil:
607K/SIP/1983
KAIDAH HUKUM: Perjanjian jual-beli tanah antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 Oktober 1981 adalah sah dan dengan demikian kedua pihak harus menyelesaikan surat jual-beli dan balik nama tanahnya pada instansi agraria setempat.