Database Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan Peradilan di Bawahnya
NOMOR: 50K/KR/1977
KAIDAH HUKUM:
1. Perlawanan terhadap penetapan Pengadilan Negeri yang dapat diajukan oleh Jaksa terbatas pada penetapan-penetapan berdasarkan pasal 247 (1) HIR mengenai kompetensi relatif dan pasal 250 (3) mengenai penolakan untuk melimpahkan perkara ke persidangan dan tidak meliputi penetapan- penetapan perpanjangan tahanan.
NOMOR: 49K/KR/1977
KAIDAH HUKUM: Judex facti salah menerapkan hukum karena:
1. Berdasarkan pasal 3 jo. pasal 25 ayat 5a Verdovende Middelen Ordonnantie (Stb. 1927 No. 278 jo. No. 536), seharusnya Tertuduh dijatuhi hukuman badan dan denda;
NOMOR: 28K/KR/1977
KAIDAH HUKUM: Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena mendasarkan putusannya atas keterangan saksi I saja, sedangkan para Tertuduh mungkir dan keterangan saksi lainnya tidak memberi petunjuk terhadap kejahatan yang dituduhkan.
Sejumlah terpidana kasus korupsi mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan yang dijatuhkan oleh hakim di tingkat kasasi.
Mereka antara lain adalah bekas Gubernur Jambi Zumi Zola, politisi Golkar Bowo Sidik Pangarso, politisi PKS Yudi Widiana, dan eks Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.… Baca terus ...
NOMOR: 189K/KR/1976
KAIDAH HUKUM:
1. Kurang tepatnya sebutan nama Undang- undang, dalam hal ini sebutan UU Pokok Kejaksaan bagi UU tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi tahun 1961 No.16 yang dijadikan dasar penetapan Pengadilan Tinggi, tidak menyebabkan kurang kuatnya penetapan Pengadilan Tinggi tersebut.
Ketua Mahkamah Agung Dr. M. Syarifuddin, SH., MH, didampingi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Para Ketua Kamar Mahkamah Agung melakukan refleksi akhir tahun dengan tema Melangkah Maju Dengan Semangat Modernisasi Peradilan Dalam Menyongsong Tahun 2021, bertempat di lantai 2 Gedung Tower dan Balairum Mahkamah Agung, pada hari Rabu, … Baca terus ...
NOMOR: 142K/KR/1975
KAIDAH HUKUM: Hakim bebas dalam memberikan penghargaan atau penilaian terhadap bahan bukti. Dalam perkara ini bahan-bahan bukti yang dikumpulkan oleh Hakim dapat menimbulkan konklusi bahwa perbuatan yang dituduhkan itu dapat terbukti dari bahan-bahan bukti yang tidak bertentangan satu sama lain.