NOMOR: 1397K/SIP/1978
KAIDAH HUKUM: Karena tanah sengketa menjadi milik Penggugat, jauh sesudah Tergugat mendiaminya, maka sudahlah tepat dinyatakan, bahwa Tergugat tidak melakukan penyerobotan atas tanah tersebut.
Gugatan Perceraian karena Perzinahan
Ketua MA: Membuat Putusan yang Adil Bukan Sekadar Aktivitas Profesi
Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., mengatakan, bagi insan yang beragama, menjatuhkan putusan yang adil bukan sekedar aktivitas profesi, tetapi memiliki aspek transendental yang mendasar. … Baca terus ...
Ketua MA: Jangan Puas Diri dengan Predikat WTP
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., mengapreasi ragam capaian yang diperoleh Mahkamah Agung dalam bidang kesekretariatan. Capain itu salah satunya adalah predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kesembilan kalinya.… Baca terus ...
MA Gelar Champion Meeting di Bali
“Pelaksanaan Champion Meeting ini sejalan dengan visi Mahkamah Agung yaitu untuk Mewujudkan Badan Peradilan yang Agung. Salah satu komponen penting dalam merealisasikan visi Mahkamah Agung tersebut adalah peningkatan kualitas kompetensi sumber daya manusia yang dijalankan oleh Balitbang Diklat Kumdil”, tutur Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., … Baca terus ...
Perlawanan terhadap Eksekusi (Penyitaan atas Tanah)
Ketua MA Hadiri Perayaan Natal Mahkamah Agung
Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., menghadiri perayaan Natal Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya pada Kamis malam 23 Desember 2021 di lantai 2 gedung Tower Mahkamah Agung, Jakarta.… Baca terus ...
Hibah Wasiat, Sita Revindicatoir
MA Sosialisasi Implementasi Kemudahan Berusaha pada Peradilan
Mahkamah Agung mengadakan sosialisasi dan monitoring evaluasi (monev) implementasi kemudahan berusaha pada peradilan di Surabaya, 26 November 2021,. Pengadilan memiliki peran penting dalam mewujudkan kemudahan berusaha, karena apapun aturannya, semua rencana dan agenda reformasi kemudahan berusaha harus tercermin di lapangan, ungkap Wakil Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Kemudahan Berusaha Mahkamah Agung … Baca terus ...
Hak atas Tanah
988K/SIP/1980
KAIDAH HUKUM: Penggugat, yang telah membuka tanah terperkara dari hutan lebat dan menanaminya dengan pohon kopi dan pohon lainnya, masih berhak atas tanah tersebut sekalipun tanah itu kemudian terlantar selama 2 hingga 3 tahun.