Database Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan Peradilan di Bawahnya
684K/SIP/1982
KAIDAH HUKUM: Karena Tergugat menguasai tanah sengketa secara melawan hukum, maka tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu siapa pemiliknya, tanah harus dikembalikan dahulu dalam keadaan semula, yaitu harus diserahkan lagi kepada Penggugat; jika Tergugat merasa sebagai pemilik tanah tersebut, maka ia harus mengajukan gugatan terhadap Penggugat di muka Pengadilan Negeri.
929B/Pdt.Sus-Arbt/2016
KAIDAH HUKUM: Putusan pengadilan negeri yang menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase nasional tidak dapat diajukan upaya hukum banding ke Mahkamah Agung. Permohonan banding ke Mahkamah Agung atas putusan pengadilan negeri yang menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase harus dinyatakan tidak dapat diterima.
158K/Pdt/2005; 403PK/Pdt/2015
KAIDAH HUKUM: Apabila jual beli tanah dilakukan dihadapan PPAT dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau membeli melalui kantor lelang negara, pembeli tanah merupakan pembeli yang beritikad baik
179K/SIP/1961
KAIDAH HUKUM: Atas dasar persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, perempuan mempunyai hak atas warisan orang tuanya atau suaminya sehingga mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan untuk memperoleh warisan dan mendapatkan warisan dengan bagian (porsi) yang sama dengan laki-laki.
2992K/Pdt/2015
KAIDAH HUKUM: Petitum untuk membayar sejumlah uang dalam mata uang asing harus memuat perintah Tergugat untuk melakukan konversi ke dalam mata uang rupiah sesuai kurs tengah Bank Indonesia pada saat pembayaran dilakukan.